JAKARTA, BELASTING – Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia naik 0,27% atau setara penambahan 700 ribu orang akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% jadi 11%.

Ini dicantukan di laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) bertema “Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery”, yang dipublikasikan Bank Dunia, Rabu (22/6/2022).

“The World Bank’s analysis suggests that VAT reforms are likely to affect the poor disproportionately, leading to an increase in the poverty rate of 0.27 percentage point (or about 0.7 million people),” demikian tulis laporan itu, halaman 41.

Meski demikian menurut Bank Dunia, adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan April kepada 23 juta rumah tangga miskin diharap bisa agak mengurangi dampak negatif kenaikan PPN tersebut.

Ini tidak berarti Bank Dunia tidak setuju dengan kenaikan tarif PPN. Sebaliknya justru setuju.

Sebab, kenaikan tarif PPN memperbesar kapasitas fiskal pemerintah (menambah pundi-pundi negara).

Bahkan, Bank Dunia juga merekomendasikan agar pemerintah tidak menahan kenaikan harga domestik, melainkan membiarkan harga-harga domestik naik mengikuti harga internasional.

Lalu seperti kasus PPN, pemerintah bisa meng-offset dampak kenaikan harga-harga domestik terhadap rakyat miskin dengan subsidi terarah (targeted) alias subsidi kepada orang, bukan lagi kepada barang.

Dengan demikian biaya subsidi dapat ditekan, dan kapasitas fiskal pemerintah makin kuat. (bsf)